PMII Surabaya Sikapi Pertemuan IMF dan

    40
    • SURABAYA (Swaranews) – Ditengah situasi Indonesia yang yang sedang berduka akibat terjadinya musibah di Lombok, Palu dan Donggala. Gempa bumi di Sulawesi Tengah Tsunami yang telah menelan ribuan korban. Pemerintah melaui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Banser Panjaitan Secara reaksioner memberikan pernyataan secara pribadi tetap melanjutkan dan bertanggung jawab atas pertemuan Internasional annual meeting IMF – WB yang akan di laksanakan pada tanggal 8-14 Oktober 2018 di Bali.
      Pertemuan Mega Besar yang menghabiskan anggaran dari APBN sebesar 588 Milyar ini akan di gunakan untuk melayani 19.800 orang tamu dari 189 negara anggota IMF di seluruh dunia.
      Dalam kegiatan ini, kebijakan pemerintah Jokowi-JK dianggap tidak relevan dengan prinsip Ekonomi Indonesia.
      Ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan pada annual meeting tersebut diantaranya IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, Word Bank Development Committee, Pertemuan Grup Kerjasama Ekonomi Lainnya, Pertemuan sector perbankan dan Riil Lainnya, Seminar dan International Conference, Konferensi Pers.
      Pembahasan dalam pertemuan ini terlihat jelas bahwa Pemerintah Indonesia secara sengaja memfasilitasi kelompok pemodal dalam melakukan penguatan kekuasaan imperialisme.
      “Kekuatan-kekuatan Modal akan memotrel potensi Indonesia sebagai lahan melakukan penguasaan ekonomi,” ungkap Ahmad Zainuri Selaku sekretaris II PMII Surabaya.
      Dirinya menilai bahwa pemerintah sudah saatnya diingatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak sebatas euforia atau bahkan memberikan penguasaan ekonomi bangsa dikuasi pihak lain.
      “Pemerintah harus berfikir secara substansi. Bahwa sudah saatnya Nssionalisme dalam sektor ekonomi harus diperkuat sebagai wujud kemerdekaan dan kedaulatan sebuah Negara. Kepentingan ekonomi yang sesuai dengan visi bangsa Indonesia yang berorientasi kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

    Melalui analisis dan kajian kritis Ahmad Mudabbir Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya menilai lebih tepatnya Anggaran pertemuan IMF – WB di gunakan untuk membantu masyarakat yang lagi di timpa musibah.

    “Pertemuan IMF dan WB difasilitasi BUMN; Pemerintah Gagal paham dengan Kebutuhan dan Kondisi Bangsa. Disamping itu kepentingan Pemerintah Memfasilitasi Pertemuan IMF dan WB berpihak kepada infestasi Pemodal . Oleh karena itu kami menolak pertemuan IMF dan WB di Bali,” ungkapnya.

    Pria yang akrab disapa Jabir ini menyatakan jiika pertemuan IMF-WB tetap dilaksanakan, maka pihaknya akan segera berkordinasi dengan Para mahasiswa-mahasiswi di wilayah Indoniesa Khususnya di Jawa Timur. Untuk berangkat ke Bali Memaksa pemerintah membatalkan pertemuan IMF dan WB di Bali .
    “Sudah saatnya masyarakat tahu bahwa negara yang dibangun atas jerih payah perjuangan pahlawan tidak semestinya kewenangan ekonomi Indonesia di bawah cengkraman pihak lain,” pungkas Ahmad Mudabbir. (mar)