DPRD Kab. Blitar Gelar Rapat Paripurna Khusus Pencabutan 5 Perda Kab. Blitar dan Penyampaian Ranperda Inisiatif

    113

    Blitar (Swaranews) – Bertempat di Graha Paripurna, hari Jumat (11/05), DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna Khusus dengan agenda pencabutan 5 Perda Kabupaten Blitar dan Penyampaian Ranperda Inisiatif. Adapun Pencabutan 5 Perda Kabupaten Blitar tersebut meliputi, Pencabutan Perda Kabupaten Blitar nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Kewenangan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi diwilayah Kabupaten Blitar, Pencabutan Perda Kabupaten Blitar nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelestarian Sumber Air dan Pengelolaan Air Tanah, Pencabutan Perda Kabupaten Blitar Nomor 12 tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral, dan Pencabutan Perda Kabupaten Blitar nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dan Pencabutan Perda Kabupaten Blitar nomor 3 tahun 2015 tentang Ijin Gangguan.

    Dan pencabutan 5 Perda ini juga sudah masuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disampaikan pada awal tahun 2018.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon mengatakan, bahwa pencabutan 5 Perda Kabupaten Blitar tersebut dilakukan karena perda tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    Dicontohkannya, tentang pertambangan mineral yang saat ini sudah menjadi wewenang Provinsi Jawa Timur. Jadi bukan menjadi kewenangan daerah lagi, sehingga perdanya harus dicabut,” kata Heri Romadhon.

    Dijelaskannya, bahwa hasil penjelasan pencabutan 5 Perda tersebut, akan segera disampaikan kepada Bupati Blitar untuk mendapatkan tanggapan. Kemudian Bupati akan menyampaikannya dalam Rapat Paripurna.

    Disamping agenda pencabutan 5 Perda, juga digelar agenda Penyampaian Perda Inisiatif. Ada empat Perda usulan yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan dari komisi I, II, III, dan IV.

    4 Perda inisiatif diantaranya dari Komisi I Perda tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Komisi II Perda tentang Ketahanan Pangan, Komisi III Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Blitar, dan Komisi IV Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah.

    “Keempat Perda tersebut siap diproses, dan akan segera menyampaikan hasil usulan Perda Inisiatif kepada Bupati Blitar untuk mendapatkan tanggapan” pungkas Heri Romadhon (rd/Adv)