Warga Keberatan Ganti Rugi JLLB

    540

    SURABAYA (Swaranews) – Saat rapat dengar pendapat antara warga Sememi yang terkena dampak Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dengan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sempat diwarnai protes.

    Warga Sememi itu merasa keberatan dengan ganti rugi lahan yang terkena dampak Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB). Mereka mempertanyakan tim appraisal Pemkot Surabaya. Karena warga merasa ganti rugi yang akan mereka terima sangat merugikan mereka.

    Mendengar hal itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri  mempertanyakan kerdibilitas tim appraisal yang telah melakukan perhitungan atas lahan warga yang terkena dampak JLLB tersebut.

    “Kami meragukan hasil hitung-hitungan appraisal atas lahan milik warga Sememi,” ungkap Politisi asal PDI Perjuangan ini, Kamis (12/10/2017).

    Menurut Syaifuddin Zuhri perhitungan ganti rugi yang berdasarkan tim appraisal Pemkot Surabaya dirasa merugikan warga. Artinya, lanjutnya, ada unsur ketidak berpihakan atas ganti rugi tersebut. Selain itu perhitungan appraisal perlu transparasi atas hitung-hitungan ganti rugi itu

    “Ini akan memicu protes keberatan atas ganti rugi itu. Karena mereka beranggapan ganti rugi yang akan mereka terima sangat rendah,” terang sekretaris DPC PDIP Surabaya ini.

    Salah seorang warga menyampaikan dalam hearing tersebut bahwa mereka merasa ganti rugi yang akan diterima sangat merugikan. Lantaran menurut warga Sememi, ganti rugi yang nantinya akan diterima tidak bisa membeli atau membangunan bangunan baru.

    Terpisah, Anggota Komisi C DPRD kota Surabaya, Vinsensius Awey menyampaikan, Appraisal juga harus mempetimbangkan beban sosial. Penilaian dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, harus melakukan pendekatan pasar yang sebanding dengan bangunan eksisting sekitarnya.

    “Biaya biaya yang dikeluarkan untuk bangun baru dilokasi eksisting yang ada sebagai acuan,” paparnya.

    Sehinga tim appraisal, lanjut Awey, perlu meningkatkan kedalaman dalam melakukan investigasi di lapangan. Tidak asal asalan atau bukan merupakan pesan sponsor dari siapapun, sehingga harus terang benderang dan transparan pada masyrakat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Ernawati menyampaikan, terkait ganti rugi lahan warga Sememi tersebut ditentukan oleh pihak appraisal.

    “Pembebasan lahan uang digunakan untuk pelebaran jalan di wilayah Sememi merupakan hasil hitung-hitungan tim appraisal yang diajukan ke kami,” terang Erna.

    Dia Sedang penetuan tim appraisal itu sendiri dipilih berdasarkan hasil lelang tiap tahun. Bukan penunjukan langsung Pemkot Surabaya, urainya.

    Ketua RW 01 Sememi Jaya, Mahfud Salis menyebutkan bahwa warga setempat yang terdampak sekitar 177 petak lahan  dari warga RT 01 dan RT 11.

    “Intinya kami hanya minta ganti rugi yang sesuai,” tegas Mahfud Salis.

    Dia menjelaskan bahwa pihaknya hanya meminta ganti rugi yang tidak muluk-muluk.

    “Namun ganti rugi yang sesuai dan bisa dibelikan rumah baru lagi,” pungkasnya. (mar)