Bupati Blitar: Manfaatkan DD Dengan Tepat Sasaran

36

BLİTAR, (Swaranews)  – Dana Desa  (DD) merupakan wujud komitmen dari pemerintah pusat untuk membangun dari pinggiran, sebagaimana cita-cita Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.  Dengan Dana Desa diharapkan masyarakat desa lebih sejahtera dan mandiri. Untuk itu agar seluruh masyarakat desa mengetahui anggaran dan peruntukkanya, harus dipasang pada papan informasi, misalnya banner. Ini juga untuk menghindari oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan ingin mengetahui besarnya DD dan kegunaannya, selanjutnya meminta uang kepada aparat desa. Hal ini disampikan oleh Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM dalam Sosialisasi  dan Edukasi Aspek Hukum Dana Desa  dan TP4D Di Wilayah Hukum Blitar, Kamis (24/8). Di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro.

Disampaikan pula, untuk mengelola DD diperlukan peningkatan SDM aparatur pemerintah desa. Selain itu harus  mengelola kegiatan  yang bersumber dari DD sesuai dengan ketentuan serta  tidak ada persoalan hukum dalam pengelolaan dana desa  di Kabupaten Blitar. Termasuk adanya persamaan persepsi antara pemerintah desa dan Camat dengan pemerintah daerah serta Aparatur Penegak Hukum. Bupati Blitar menegaskan, DD harus digunakan tepat sasaran.

Hal senada juga disampaikan  Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Dade Ruskandar, SH, MH. Ditegaskannya, semua program yang menggunakan Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat, contohnya melalui papan informasi yang dimiliki oleh masing-masing desa atau melalui banner, baliho. Publikasi ini penting sebagai salah satu upaya mendorong masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dijalankan dari Dana Desa. Ini sekaligus bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Drs.Mujianto menyampaikan paparan dari Kejaksaan Agung tentang Mengawal dan Mengamankan Implementasi Dana Desa. Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kejasaan Agung agar dilaksanakan diseluruh Kejaksaan Tinggi/Negeri di seluruh Indonesia. Mengingat banyak kasus yang menjerat oknum eksekutif, legislative serta APH terkait penggunaan Dana Desa. Masalah tersebut diantaranya, penggunaan DD diluar bidang prioritas, proyek fiktif sehingga tidak ada pembangunan di desa. Selain itu, pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat desa setempat ternyata dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga atau penyedia jasa. Dengan melihat kondisi ini,  Pemerintah Pusat membentuk TP4D. TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal, mengamankan,  mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Selain itu TP4D juga akan menjalin koordiansi dengan Inspektorat dalam memonitor pekerjaan. Sehingga, supremasi hukum tidak ada kesewenangan terhadap pejabat pemerintah daerah. Disampaikan pula bahwa aksi pencegahan korupsi perlu dilaksanakan untuk percepatan pembangunan guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atau dengan kata lain, TP4D ini menghilangkan keragu-raguan aparatur Sipil Negara dalam mengambil keputusan sehingga anggaran terserap dengan optimal dan tepat sasaran. TP4D juga memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir  berupa; pembahasan hukum dari sisi penrapan regulasi, peraturan perundang-undangan, melaknisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahn yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran. Diakhir paparan, Drs,. Mujianto mengajak seluruh Kepala Desa dan Camat yang hadir untuk bangkit dan membangun desa demi mewujudkan desa yang makmur dan sejahtera.

Seperti diketahui, dasar pembentukan TP4D antara lain UU RI Tahun 1945, Nawa Cita Presiden RI 2014 – 2019, Keputusan Jaksa Agung Republik Indnesia Nomor: KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia. Di Kejaksaan Agung (Pusat) namanya TP4P dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) namanya TP4D.  Hms/rd