PC PMII Siapkan Aksi Jilid 3

    338
    Hefni (pegang Megaphone) saat memimpin aksi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya. / Foto : Bachan

    SURABAYA (Swaranews) – Untuk kedua kalinya Pengusurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam (PC PMII) Kota Surabaya melakukan aksi menolak Full Day School yang didengungkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Aksi yang diikuti perwakilan dari 14 kampus di Kota Pahlawan ini dilakukan di depan Gedung DPRD Kota Surabaya.

    Hefni Yanto selaku Korlap aksi mengatakan bahwa Full Day School sangat tidak relevan dipraktekkan di Indonesia. Sebab, PC PMII Kota Surabaya FDS bisa menjauhkan anak dari pendidikan anak.

    “Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah delapan jam sehari selama lima hari atau Full Day School 75 persen akan membunuh pendidikan di pesantren dan Madrasah Diniyah sebagai wadah belajar di lingkungan pesantren,” papar Mahasiswa yang akrab disapa Hefni ini, Rabu (9/8/2017).

    Puluhan massa aksi ini juga membawa keranda lengkap dengan foto Mendikbud Muhadjir Effendy. Selain itu, mereka juga membentangkan berbagai poster dan spanduk yang isinya menolak pelaksanaan Full Day School.

    “Dengan pendidikan lima hari penuh, bukan prestasi yang didapat. Tapi siswa-siswi akan stress akibat kelelahan,” sambung Hefni.

    Massa aksi kecewa karena mereka tak kunjung ditemui oleh Anggota DPRD Kota Surabaya. Oleh karenanya sempat terjadi kericuhan kecil saat massa aksi merangsek hendak masuk ke halaman gedung dewan. Namun niat mereka mendapatkan hadangan dari aparat kepolisian dan petugas keamanan setempat. Akibatnya, sedikitnya dua orang peserta aksi mengalami luka ckar dan memar.

    “Ini adalah perlakuan tidak manusiawi, bapak-bapak telah berani mengambil bendera organisasi kami. Maka jangan salahkan kami kalau kami juga tidak hormat pada pada bapak-bapak,” teriak Hefni.

    Demi meredam kemarahan peserta aksi, pihak keamanan menghadirkan Sekretaris DPRD Kota Surabaya, Hadi Siswanto. Dalam keterangannya Dia menjelaskan bahwa saat itu memang tak ada seorangpun anggota dewan di sana.

    “Sebagian anggota dewan ada yang bertugas jajaran terkait dan sebagian lagi sedang melaksanakan kunjungan kerja,” jelas Hadi.

    Akhirnya, dengan ungkapan kecewa, massa aksi meminta Sekretaris Dewan untuk mengagendakan pertemuan dengan Komisi D DPRD Surabaya. Sebelum mengakhiri aksinya, mereka kembali meneriakkan tuntutan aksi tersebut diantaranya, Cabut Peraturan Mendikbud No. 23 Tahun 2017, Turunkan Mendikbud dari jabatannya, karena sudah membuat situasi nasional tidak kondusif karenanya dan Pecat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, karena tidah serius mengemban amanat pendidikan. Selain itu mereka juga menuntut agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan kepada Pemkab/Pemkot masing-masing daerah yang saat ini pengelolaannya di tangani oleh Pemerintah Provinsi.

    “Kami sangat kecewa karena tak satupun anggota dewan menerima aspirasi kami. Untuk itu kami akan kembali melakukan aksi ke gedung dewan ini sampai kami mendapatkan respon dari anggota DPRD Surabaya,” pungkas Hefni Yanto yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris PC PMII Kota Surabaya ini.  (mar)