Tak Ada Istilah Kaya Makin Kaya, Miskin Makin Miskin

118
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

JAKARTA (Swaranews) – Kalimat orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin, tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat. Apalagi ketika mengeluhkan nasib pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, memastikan persepsi itu tidak benar. Semua orang menikmati kue ekonomi dari republik ini, akan tetapi kadarnya yang berbeda.

Lebih tepatnya ketika ekonomi tumbuh, ada kelompok masyarakat yang sebut saja adalah orang kaya bisa meningkatkan pendapatannya dengan sangat cepat. Sedangkan kelompok lainnya cenderung lambat. Rentang yang tercipta disebut sebagai ketimpangan atau rasio gini.

Rasio gini di Indonesia sempat menyentuh level yang mengkhawatirkan, yaitu 0,41. Tapi kemudian bisa diturunkan lagi menjadi 0,397.

Bambang memberikan pencerahan atas persepsi tersebut, Berikut kutipannya:

Banyak yang beranggapan kebijakan pemerintah membuat orang kaya makin kaya dan miskin makin miskin, bagaimana menurut anda?
Sebenarnya meskipun kita mengalami kenaikan rasio gini atau pemburukan kesenjangan, sebenarnya semua kelompok pendapatan dari yang 1% termiskin sampai dengan 1% yang terkaya itu semua mengalami kenaikan meningkat.

Jadi tidak ada istilah yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Karena yang terjadi adalah semua membaik, bedanya adalah perbaikan yang kaya itu jauh lebih cepat dari yang miskin.

Kan kalau rasio gini kan bicara relatif perbandingan. Jadi meskipun keduanya membaik, misalkan berangkat dari batas 0,39, kemudian keduanya membaik. Kan orang bertanya, loh kalau keduanya membaik kenapa rasio gini melebar? Karena tadi, ketika membaik yang satu lebih cepat. Jadi itu yang membuat rasio gini kita lewat dari 0,41 dari pada waktu itu.

Tapi rasio gini 0,41 wajar atau tidak menjadi kekhawatiran?
Wajar kalau orang kemudian khawatir karena tadi 0,41 itu dianggap sebagai batas yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi kita harus paham juga mengenai datanya dan karakteristiknya. Jadi kalau kita melakukan analisa, terutama nanti ketika pemerintah melakukan intervensi untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan.

Saya melihat kesenjangan dan kemiskinan adalah satu paket. Maksudnya kalau kita ingin mengurangi kesenjangan secara lebih cepat jadi ingin rasio gini turun lebih cepat. Berarti yang 40% terbawah itu harus diberikan intervensi yang cukup intensif. Jadi kita berbicara 40% terendah, 40% tengah dan 20% teratas. Nah jadi kalau 40% terendah ini kita bereskan itu tidak hanya mengurangi kemiskinan tapi sekaligus mengurangi kesenjangan.

Jadi kita istilahnya sekali tembak langsung dua sasaran tercapai.

Jangan juga bikin intervensi yang membuat semua kelompok sama. Kelompok menengah punya caranya sendiri. Itu tinggal mungkin kebijakan pemerintah, asalnya melibatan pengusaha menengah dalam proyek pemerintah memberikan akses pengusaha untuk ristek dan sebagainya. Itu nggak perlu intervensi khusus. Tapi kalau 40% terbawah harus ada intervensi khusus dan harus anggaran yang dikeluarkan karena sifatnya bantuan kepada mereka. Harapan kita kan pendapatan mereka membaik dan otomatis tidak miskin lagi. Tapi kesenjangan juga turun.

Kalau dari sisi demografi, daerah mana yang kemiskinan paling besar?
Kemiskinan itu bergantung kepada kita melihatnya, mau persentase atau jumlah penduduk, kalau persentase, Papua paling tinggi. Itu tingkat kemiskinannya di atas 25%. Tapi karena penduduknya cuma 3 juta ya 25% itu hanya 750 ribu. Di Jawa kemiskinannya hampir sama seperti nasional, itu katakan Jawa penduduknya sekitar 170 juta, ya berarti 10%-nya adalah 17 juta.

Jadi kalau persentase itu yang Indonesia timur termasuk NTT, Maluku, dan Papua. Tapi kalau dari sisi absolut ya di Jawa. Kalau kamu menargetkan dengan by name by address ya paling besar di Jawa. Tapi ini bukan masalah Jawa atau luar, yang kita bereskan kan orang miskin yang paling besar ada di Jawa.

Berat juga ya menyelesaikan ketimpangan di Indonesia yang luas?
Sekarang begini deh. Kalau kemiskinan kita 10,6% itu kan berarti ada sekitar 26 juta jiwa. penduduk Malaysia juga sebesar itu. Jadi bayangkan, kita mengurus penduduk miskin sebesar Malaysia. Jadi istilahnya untuk ngurusin penduduk miskin, perlu selevel 1 Perdana Menteri Malaysia. Saking besarnya.

Tapi kalau lihat India, penduduknya 1,3 miliar, katakan kemiskinannya sama sama kita walaupun menurut saya lebih. Tapi misalnya 10%, maka 130 juta itu lebih besar dari Filipina dan Thailand. Jadi bayangkan saja.

Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak bisa juga dengan cara ad hok atau hanya seketika saja. Misalnya dulu zaman Pak Harto ada di Tapos, pokoknya pengusaha besar kemudian membantu pengusaha kecil, tapi sifatnya temporer sekali. Mungkin hanya simbolis, memberi sekali sesuatu selesai.

Padahal untuk mengatasi kemiskinan ini perlu program yang berkelanjutan. Jangka menengah harus jelas arahnya dan hasilnya akan terlihat itu jangka panjang. Apalagi kita punya SDGs yang salah satu bunyinya adalah kemiskinan mendekati 0. Sesuai dengan arah kita yang ingin kemiskinan mendekati 0 pada 2045.

Artinya itu butuh usaha, dan masih ada unsur ketidakpastian. KIta tidak tahu, kalau tiba-tiba ada krisis yang meskipun tidak diharapkan. karena pada 1998, kemiskinan itu melonjak. Cuma pada saat yang sama rasio gini kita turun, kenapa? Karena semua orang sama-sama miskin. Kalau saya lihat di banyak provinsi di Indonesia, ada provinsi yang rasio gininya cuma 0,28. Cuma provinsi itu tidak bisa dibilang yang pendapatam per kapitanya besar. Jadi kelihatannya rasio gininya rendah. RB