Lepasnya Aset Kota Menjadi Perhatian Komisi C DPRD Kota Surabaya

    548
    WAKIL KETUA KOMISI C BUCHORI IMRON: Akibat kelalaian Pemkot, aset kota lepas ke tangan ketiga.

    SURABAYA (Swaranews) – Lepasnya beberapa aset kota ke pihak ketiga menjadi perhatian kalangan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Hal itu terjadi dikarenakan aset-aset kota itu terlalu lama berada di tangan pihak ketiga.

    Seperti disampaikan oleh Buchori Imron sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya bahwa akibat kelalaian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menjadikan lepasnya beberapa aset Kota Pahlawan ini. Dia mencontohkan pada keberadaan kolam renang Brantas di jalan Irian Barat. Pada awalnya kolam renang legendaris itu adalah aset pemerintah

    Belanda, sebelum Indonesia merdeka. Kolam itu akhirnya menjadi aset Pemkot.
    “Aset tersebut tidak segera diurus legalitasnya terlebih dahulu. Malah disewakan berpindah-pindah pengelola dalam waktu yang lama. Akhirnya diambil-alih oleh pihak lain,” beber Buchori, Kamis (6/4/2017).

    Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar semua aset yang dimiliki Pemkot Surabaya diurus secara baik dan benar. Pemkot harus melakukan pengecekan legalitasnya. Buchori juga berharap ada upaya dari penegak hukum untuk membantu menyelidiki lepasnya aset negara itu tetap dilanjutkan demi kepentingan masyarakat.

    “Kita dukung terus upaya Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengungkap lepasnya aset kota ini,” tegas politisi Partai Persartuan Pembangunan (PPP) ini.

    Pria berkumis ini menyatakan bahwa kekalahan pemkot di pengadilan dalam mempertahankan asetnya, merupakan kekalahan dewan dan warga Surabaya juga. Dia mengatakan bahwa ada kemungkinan masyarakat akan curiga apabila aset-aset Pemkot Surabaya jatuh ke pihak ketiga. Pihaknya tidak ingin nantinya masyarakat marah dan menempuh cara di luar aturan dan hukum yang berlaku.

    “Kalau kejari melakukan penyelidikan, itu bagus, untuk menyelamatkan asset pemkot,” sambung Buchori.

    Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey menilai bahwa kekalahan pemkot dalam berperkara di pengadilan, karena lemahnya administrasi terkait aset yang dimilikinya.

    “Harus diakui kita lemah di administrasi. Karena itu kita kerap tidak memiliki bukti pada aset milik sendiri,” papar Awey. (mar)