Memantau Pembangunan Desa adalah Salah Satu Bentuk Komitmen AWDI Serdang Bedagai Membangun Pranata Vital Bangsa

520
Marwan Jafar

SERDANG BEDAGAI (Swaranews) – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPC AWDI) Kabupaten Serdang Bedagai sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, senantiasa melakukan perubahan- perubahan untuk dapat mengemas kembali pranata vital bangsa agar dapat mengusung bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Selanjutnya menyamakan persepsi aspirasi membangun pranata hukum yang dirasakan bukan lagi berlandaskan keadilan dengan tetap menghormati berbagai pihak bersama LSM dan para aktivis sosial kemasyarakatan di daerah ini dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat di 237 desa yang tersebar di 17 Kecamatan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan semangat gotong-royong melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Atas dasar arti pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Good Goverment) sesuai letak dan fungsinya yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Sekretaris DPC AWDI Kabupaten Serdang Bedagai yang akrab disapa Bung Solahuddin di Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Senin (21/3/2016).

Dilanjutkan Bung Solahuddin kepada awak pers media cetak terbitan Jakarta dan Medan (21/3) terkait perihal seputar kucuran Dana Desa tahun 2016 yang bersumber dari dana APBN menurut sumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar kembali mengingatkan bahwa jumlahnya sudah dinaikkan menjadi Rp 47 Triliun dan tahun 2017 akan dinaikan lagi menjadi Rp 81,1 Triliun. ”Kenaikan dana desa ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan desa sebagai pondasi pembangunan nasional,” ucapnya.

Marwan Jafar mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memberi pemahaman pada masyarakat desa dalam menjalankan kegiatan dengan baik. “Apalagi jumlah desa sudah mencapai 74.754 dengan berbagai tipologi dan memiliki perbedaan kapasitas yang masih sangat lebar. Sebagai gambaran 45% desa di Indonesia adalah desa tertinggal dan 18,25% merupakan desa sangat tertinggal butuh upaya pengawasan dan pendampingan semua pihak sehingga kewenangan desa maupun Dana Desa dipakai dengan maksimal dan tanpa penyimpangan.

“Kami sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2016 ini bisa menjadi panduan teknis bagi desa dalam melakukan pembangunan di desanya,“ terang Marwan Jafar.

Untuk itu Perangkat Struktural Sekretaris DPC AWDI Kabupaten Serdang Bedagai, Solahuddin mengingatkan kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repuplik Indonesia,” Yang Terhormat Abangda Marwan Jafar mengenai tata cara perhitungan besaran rincian Dana Desa yang diterimakan kepada desa bertujuan mempercepat perencanaan Visi dan Misi mewujudkan kemandirian Desa dalam penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2016 di 17 Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai, ditetapkan dalam peraturan desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintahan daerah/kota.Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapat persetujuan dari bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa apabila usulan tersebut disetujui oleh bupati, maka akan dimuat dalam RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 5 Tahun 2015,” tandas Solahuddin Mengahir. (TIM)